Maros,Sulsel – Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) di Kabupaten Maros kembali menuai sorotan. Kali ini datang dari Bayu Aryantha Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila (BPPH-PP) Kabupaten Maros.
Bayu menyoroti secara khusus aspek pengelolaan tenant UMKM yang dinilai tidak berjalan maksimal dan cenderung membebani pelaku usaha kecil yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, sejumlah fasilitas yang seharusnya disediakan bagi tenant UMKM justru tidak tampak di lapangan. Salah satu yang disorot adalah tidak adanya backdroop frame sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa fasilitas seperti backdroop frame tidak terlihat. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar terkait perencanaan dan realisasi anggaran,” tegas Bayu saat dikonfirmasi oleh awak media pada Minggu,12 April 2026.
Selain itu, Bayu juga mengkritisi tingginya biaya beban listrik serta instalasi yang dibebankan kepada pelaku UMKM. Ia menilai, biaya tersebut tidak proporsional dan berpotensi memberatkan para pelaku usaha yang justru diharapkan mendapat dukungan dari kegiatan MTQ.
“UMKM seharusnya diberdayakan, bukan malah dibebani dengan biaya instalasi listrik yang dinilai mahal. Ini perlu dievaluasi secara serius,” lanjutnya.
Bayu menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan akan mengambil langkah hukum apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran atau ketidakwajaran dalam pengelolaan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat kecil.
Ia juga mendesak pihak penyelenggara untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait pengelolaan tenant UMKM, termasuk rincian biaya dan fasilitas yang diberikan.
“Transparansi adalah kunci. Jangan sampai kegiatan sebesar MTQ yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat, justru menimbulkan polemik dan merugikan pelaku UMKM,” tutupnya.
Sorotan ini menambah daftar kritik terhadap pelaksanaan MTQ di Kabupaten Maros yang kini tengah menjadi perhatian publik, khususnya terkait aspek transparansi dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
Recommended for you
