Makassar, 12 Mei 2026 – Lembaga kontrol sosial Zona Merah Sulawesi Selatan resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Kabupaten Maros. Laporan tersebut juga menyoroti dugaan pemotongan bonus para juara dengan dalih untuk pembayaran pajak.
Sekretaris Jenderal Zona Merah Sulsel, Rizal, menegaskan bahwa laporan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi penggunaan anggaran negara serta perlindungan terhadap hak-hak para peserta yang telah mengharumkan nama daerahnya.
“Zona Merah Sulsel secara resmi telah melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi di Kabupaten Maros. Selain itu, kami juga menerima informasi dan keluhan mengenai adanya pemotongan bonus juara dengan alasan pajak. Hal ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujar Rizal kepada awak media, Senin (12/5/2026).
Menurut Rizal, kegiatan keagamaan sebesar MTQ semestinya menjadi ajang syiar Islam dan pembinaan generasi Qur’ani, bukan justru menyisakan polemik terkait pengelolaan anggaran yang terkesan tertutup dan menimbulkan tanda tanya.
“MTQ bukan sekadar seremoni. Kegiatan ini dibiayai dengan uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Rizal juga mempertanyakan dasar hukum pemotongan bonus para juara. Menurutnya, apabila benar ada potongan untuk pajak, panitia wajib memberikan penjelasan rinci disertai bukti setor pajak agar tidak menimbulkan dugaan bahwa alasan pajak hanya dijadikan tameng untuk mengurangi hak para pemenang.
“Kalau memang ada kewajiban perpajakan, tunjukkan secara terbuka dasar hukumnya, nominal potongannya, dan bukti setornya. Jangan sampai para juara yang seharusnya mendapatkan penghargaan penuh justru merasa dirugikan,” ujarnya.
Zona Merah Sulsel mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh anggaran MTQ, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyaluran bonus kepada peserta.
“Jika ditemukan adanya unsur penyimpangan, kami meminta agar pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan ada pembiaran terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran, apalagi pada kegiatan bernuansa keagamaan,” tegas Rizal.
Ia menambahkan, laporan ini bukan bertujuan untuk menyerang pihak tertentu, melainkan sebagai upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat.
Kasus ini diperkirakan akan menjadi perhatian publik luas, mengingat MTQ merupakan kegiatan prestisius tingkat provinsi yang sarat nilai religius dan didanai dari anggaran pemerintah. Masyarakat kini menanti keberanian aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan tersebut secara objektif dan profesional.
Recommended for you
