Makassar, 11 Mei 2026 – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DPRD Kota Makassar berlangsung panas. Ketua DPC Makassar Ormas Elang Timur, Wandy Roesandy, melontarkan kritik tajam terhadap pola kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tertutup, sarat pemborosan, dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Dalam forum tersebut, terungkap bahwa SPPG mengelola sekitar 800 dapur di Sulawesi Selatan dengan melibatkan kurang lebih 38.000 tenaga kerja. Namun, menurut Wandy, besarnya struktur organisasi tersebut tidak sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Program ini dibiayai dari uang rakyat. Maka rakyat berhak mengetahui siapa pemasoknya, bagaimana kualitas makanannya, dan bagaimana anggaran digunakan setiap hari. Jika datanya hanya bisa diakses secara internal, itu bukan transparansi, tetapi bunker informasi,” tegas Wandy di hadapan anggota DPRD.
Sentil Dugaan Pelanggaran UU KIP
Wandy menegaskan bahwa pelaksanaan MBG wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, ketertutupan data operasional membuka ruang bagi dugaan manipulasi mutu makanan, mark-up pengadaan, hingga pemborosan anggaran.
Ia meminta seluruh data penting, mulai dari daftar pemasok, nilai kontrak, hingga hasil pengawasan mutu, dapat diakses publik secara terbuka.
Bangunan Dapur Tanpa PBG Ikut Disorot
Sorotan tajam juga diarahkan pada pengakuan bahwa sejumlah dapur dibangun tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan alasan mengejar target program.
Menurut Wandy, percepatan pelaksanaan program tidak boleh dijadikan dalih untuk mengabaikan aturan.
“Jangan jadikan program mulia Presiden sebagai alasan melegalkan bangunan yang belum memenuhi ketentuan. Tanpa PBG dan standar sanitasi yang jelas, kualitas dan keamanan makanan patut dipertanyakan.”
Tawarkan Aplikasi Monitoring Gratis
Sebagai solusi, Wandy menyatakan organisasinya siap menghibahkan aplikasi monitoring MBG secara gratis. Sistem tersebut diklaim mampu memantau kualitas makanan, distribusi, serta penggunaan anggaran secara real time dan dapat diakses publik.
Selain itu, ia juga mengusulkan transformasi sistem MBG dari model dapur terpusat ke skema kartu gizi digital bagi siswa.
Usulan Kartu Gizi Digital Dinilai Lebih Efisien
Menurut Wandy, skema kartu digital akan memangkas biaya birokrasi dan mengurangi ketergantungan pada vendor besar. Dana yang selama ini terserap untuk biaya operasional dan gaji puluhan ribu tenaga kerja dinilai dapat langsung dinikmati siswa.
“Kalau anggaran langsung masuk ke kartu siswa, mereka bisa membeli makanan bergizi di warung atau UMKM lokal. Ini lebih efisien, lebih tepat sasaran, dan mendorong ekonomi rakyat.”
DPRD Didesak Audit Investigatif
Menutup pernyataannya, Wandy mendesak DPRD Kota Makassar untuk melakukan audit investigatif terhadap legalitas bangunan dapur, efektivitas penggunaan SDM, serta kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan informasi publik.
Ia menegaskan bahwa program MBG tidak boleh kehilangan tujuan mulianya hanya karena persoalan maladministrasi dan minimnya transparansi.
“Program untuk anak-anak bangsa ini harus bersih, terbuka, dan tepat sasaran. Jangan sampai niat baik negara justru tercoreng oleh tata kelola yang tertutup,” pungkasnya.
Recommended for you
